(streaming Gibel Fm) DENGARKAN Yuk

Get the Flash Player to hear this stream.

Pencalonan Budi Gunawan


INFO997
- Presiden Joko Widodo, hingga tadi malam, belum kunjung mengambil keputusan terkait pencalonan Kapolri. Presiden masih mengendapkan sikap terakhir yang akan diambil. Yaitu, apakah akan menarik pencalonan Budi Gunawan yang telah berstatus tersangka oleh KPK atau meneruskan proses pencalonan.
Presiden memilih untuk menunggu terlebih dulu proses politik yang kini sedang berlangsung di DPR. "Sampai saat ini masih menunggu, nggak tahu paripurna (DPR) kapan, setelah itu baru kami putuskan, kebijakan apa yang akan diambil," tutur Jokowi di Wisma Negara, Jakarta, tadi malam (14/1).
Pada kesempatan itu, dia lagi-lagi menekankan kalau tahapan prosedur pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri sudah dilalui dengan baik. Yaitu, bahwa pemerintah sebelumnya telah menerima usulan dari kompolnas.
Jokowi membeber kembali dua opsi yang ditawarkan kompolnas. Opsi pertama berisi 9 perwira tinggi polri dan opsi lainnya yang memuat 4 petinggi polri bintang tiga. Dari pilihan yang ada, Jokowi kemudian memilih satu, yaitu Budi Gunawan.
Dalam proses memilih tersebut, Jokowi mengungkap, kalau juga telah bertanya ke komplonas berkaitan dengan persoalan isu rekening gendut yang menerpa Budi Gunawan. "Dan saya dapat surat ini," kata Jokowi sambil menunjukkan kopian surat berlabel Polri.
Surat tersebut intinya berisi klarifikasi mengenai isu rekening gendut yang dimiliki jenderal bintang tiga itu. Bahwa dari hasil penyelidikan disimpulkan kalau tidak ada transaksi mencurigakan. "Itu yang saya pegang," tegas presiden.
Lalu, bagaimana dengan kabar tentang tanda merah dari KPK untuk Budi Gunawan saat proses penyusunan Kabinet Kerja? Jokowi memilih tidak menanggapinya secara langsung. "Semua lembaga harus dihormati," kata Jokowi.
Namun, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui, Presiden Jokowi tidak hanya mempertimbangkan prosedur politik yang sudah hampir 90 persen dilalui seiring pesetujuan Komisi III DPR terhadap pencalonan Budi Gunawan. “Tapi, proses hukum terkait status tersangka Budi Gunawan oleh KPK juga menjadi perhatian presiden,’’ ujarnya.
Menurut Andi, sepanjang satu hari kemarin, presiden beserta beberapa menteri melakukan rapat untuk mempersiapkan beberapa opsi terkait proses hukum di KPK yang terus berjalan. Apakah opsinya termasuk mengajukan calon Kapolri baru? “Yang jelas, presiden sudah memiliki opsi-opsinya, tapi kami diminta untuk tidak dulu menyampaikan pilihan presiden tersebut,’’ katanya.
Selama sehari kemarin, di sela melaksanakan sejumlah agenda kepresidenan, sejumlah momen pertemuan dan pembicaraan terkait status pencalonan Budi Gunawan juga terus dilangsungkan. Salah satunya, saat menerima Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor Kepresidenan. Bos salah satu televisi nasional itu datang di Komplek Istana Keperesidenan di sela pertemuan presiden dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara sedang berlangsung, siang kemarin.
Usai bertemu presiden, Paloh memberikan sinyal kalau berada di posisi mendukung agar presiden tetap meneruskan pencalonan Budi Gunawan. Dia sempat menyinggung tentang perlunya menghormati keputusan DPR yang sudah meloloskan calon Kapolri tunggal dari pemerintah tersebut.
"Ya, kita hormatilah lembaga negara kita. Kalau saya dimintai pendapat, ya harus kita hormati keputusan itu," kata Paloh.
Meski demikian, saat didesak apakah pernyataan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Paloh tidak menyatakannya secara gamblang. "Bukan Budi Gunawan-nya, tapi saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita," kelitnya.
Saat disinggung terkait risiko menurunnya kepercayaan masyarakat jika Kapolri yang dipilih berstatus tersangka KPK, dia menyatakan kalau hal tersebut sudah menjadi keniscayaan yang harus ditanggung sebuah pemerintahan. "Itulah tugas pemerintah. Bukan hanya merasa nyaman dengan mendapat dukungan terus-menerus pada pemikiran-pemikiran yang populis," tandas Paloh.
Pada Selasa (13/1) malam, Paloh bersama sejumlah pimpinan partai di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lainnya melakukan pertemuan dengan Megawati Sukarnoputri. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta.
Terkait hasil pertemuan, Paloh hanya menyatakan kalau banyak hal yang telah didiskusikan saat itu. Menurut dia, belum ada keputusan atau kesepakatan bersama yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Khususnya, menyangkut pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Anggota Komisi III DPR Puji Budi Gunawan
Sementara itu, pencalonan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri begitu mulus. Status tersangka gratifikasi di KPK tidak dipedulikan Komisi III DPR yang terlanjur terkesan dengan BG. Komisi III tetap melaksanakan fit and proper test terhadap BG, dan menghasilkan keputusan menyetujui BG menjadi Kapolri.
"Dengan musyawarah mufakat setuju semuanya secara aklamasi mengangkat saudara Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sekaligus memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman," ujar Ketua Komisi III Azis Syamsudin yang memimpin rapat kemarin. kemudian, Komisi III akan langsung melapor ke pimpinan DPR untuk diparipurnakan. Rencana awal, paripurna akan dilaksanakan hari ini.
Menurut Azis, persetujuan itu disampaikan oleh masing-masing fraksi secara tertulis. Ada sembilan fraksi yang menyampaikan persetujuan, minus Fraksi Partai Demokrat yang memutuskan tidak hadir sedari awal. Fraksi Partai Demokrat memilih tidak hadir karena menolak Budi yang berstatus tersangka, dan meminta Presiden Joko Widodo menarik surat pencalonannya.
Pantauan selama fit and proper test, para anggota Komisi III tampak terkesan dengan jawaban BG. Bahkan, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa memuji BG setinggi langit. "Anda lebih meyakinkan dibandingkan dua Kapolri yang terdahulu," ujarnya disambut tepuk tangan para anggota komisi III.
Begitu pula saat Azis mengumumkan seluruh fraksi sepakat Budi melangkah mulus menjadi Kapolri. Semua bertepuk tangan riuh. BG pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para anggota Komisi III yang telah mendukungnya.
Begitu sidang pleno ditutup, seluruh anggota Komisi III maju ke meja BG. Satu persatu, mereka menyalami dan memeluk BG. Senyum sumringah tampak di wajah para anggota dewan maupun BG. Sesekali, tawa mengiringi ucapan selamat kepada BG.
Saat keluar dari ruang komisi III sebelum pengumuman hasil pleno, BG tampak dikawal ketat oleh sejumlah anggota provost Mabes Polri dibantu pamdal DPR. Hal itu tidak terjadi saat Sutarman menjalani fit and proper test pada 2013.
Kala itu, Sutarman hanya didampingi sejumlah anggota Polri, dan dengan leluasa bisa menjawab berbagai pertanyaan awak media. Setelah pleno berakhir, BG memilih keluar lewat tangga darurat, tidak melalui jalur utama seperti tamu-tamu DPR umumnya.
Dalam fit and proper test yang berlangsung sekitar enam jam, banyak pertanyaan para anggota dewan yang mengkritisi status penetapan tersangka Budi oleh KPK. Merasa mendapat momentum, Budi pun panjang lebar dengan menyebut bahwa penetapan tersangka dalam kasus rekening gendut tidak sesuai prosedur.
"Penetapan tersangka pada saya tidak sesuai dengan pasal 184 KUHAP, dalam tahapannya, pemeriksaan pada saksi dan tersangka belum dilaksanakan, sudah ada penetapan tersangka," kata Budi menjawab sejumlah pertanyaan anggota dewan.
Budi menyatakan, KPK sudah mengabaikan asas praduga tidak bersalah dalam penetapan dirinya. Budi menilai hal itu merugikan dirinya, karena pada waktu bersamaan dicalonkan sebagai Kapolri. "Tentunya membentuk opini masyarakat bahwa saya bersalah. Menurut kami ini bentuk pembunuhan karakter atau character assasination dan pengadilan media massa," ujarnya.
Sampai dengan proses fit and proper test, Budi mengaku belum pernah diminta keterangan oleh KPK. Karena itu, dia belum tahu pasti dugaan pidana yang disangkakan. Budi menilai penetapan tersangkanya ganjil karena momentumnya bersamaan dengan penunjukan dirinya sebagai calon tunggal pengganti Sutarman.
"Bareskrim sebagai lembaga hukum formal sudah menangani kasus (rekening gendut) dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana saya sampaikan," ujarnya.
Kondisi ini, menurut Budi menganggu tidak hanya kehormatannya sebagai pribadi, tapi juga kewibawaan pemerintah dan institusi Polri.
Keputusan DPR yang secara aklamasi memilih Budi sebagai Kapolri mendapat kritikan tajam. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, DPR telah melupakan amanah masyarakat terkait fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat. Padahal, DPR sudah mendapatkan kesempatan bagus untuk membuktikan perubahannya, apabila memutuskan menolak Budi karena sudah berstatus tersangka.
"Untuk kesekian kali, persetujuan itu membuktikan bahwa dari gedung DPR yang terhormat itu tak selalu muncul putusan-putusan yang layak dihormati," kata Ray dengan nada kecewa.
Ray menilai, setelah tiga bulan lamanya terjadi konflik internal DPR antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat, DPR kembali bersatu. Sayangnya, mereka dipersatukan oleh tujuan dan hasil yang kembali melecehkan harapan masyarakat. "Alasan formal administratif melanjutkan seleksi masih bisa ditoleransi, tapi hasil rapat itu jauh dari semangat menghormati kepentingan publik," ujarnya.
Dalam hal posisi KMP, koalisi di luar pemerintah itu sudah berkomitmen untuk menjadi penyeimbang, mengkritik kebijakan pemerintah yang salah. Namun, keputusan yang diambil KMP bernuansa politis, karena tidak secara tegas menolak Budi.
"Bagian dari putusan itu adalah bagaimana membuat posisi Jokowi terhimpit. Cara berpikir seperti ini bukanlah cara negarawan. Negarawan berpikir apa yang terbaik untuk bangsa, bukan memojokkan pihak tertentu," ujarnya.
Fungsi utama dari DPR, kata Ray, adalah pengawasan. Jika pemerintah memberikan nama yang tidak sesuai dengan prinsip negara yang bersih, seharusnya tugas DPR adalah mengkoreksinya. "Di sini, hal itu jelas tidak berlangsung," ujarnya.
Ray mengkritik sikap Komisi III yang tidak menghormati penetapan KPK atas status Budi. Justru, dari berbagai pernyataan yang muncul, sejumlah anggota dewan justru melecehkan KPK. Bahkan, Komisi III tidak memanggil KPK terlebih dahulu untuk meminta keterangan.
"Mereka justru mengolok-olok KPK, mengolok-olok cita-cita untuk mnciptakan pemerintahan yang bersih, mengolok-olok harapan rakyat Indonesia untuk mendapatkan pejabat pemerintah yang anti suap dan korupsi," tandasnya.
Desmond saat menanggapi terpilihnya Budi menilai bahwa Kalemdikpol Polri itu memiliki jawaban yang tegas. Namun, terpilihnya Budi melalui Komisi III bisa dibatalkan oleh Presiden Jokowi sebelum digelarnya paripurna DPR. Rencananya, paripurna DPR terkait penetapan Budi sebagai Kapolri terpilih akan dilakukan hari ini.
"Kalau besok Jokowi tarik Budi Gunawan, maka mungkin saja paripurna batal. Kalau besok Partai Demokrat hadir dan menolak, maka akan dilakukan mekanisme voting," ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Pandjaitan menilai, langkah yang dilakukan Komisi III sudah tepat. Ini karena, penetapan tersangka muncul setelah surat dari Presiden Jokowi ke DPR terlanjur dibahas.
"Kalau penetapan tersangka diputuskan sebelum Senin (12/1), maka bisa diubah usulan itu. Namun, karena penetapan tersangka dilakukan setelah surat usulan keluar, maka hal itu jadi sulit," ujarnya.
Menurut Trimedya, DPR dalam hal ini menghormati surat yang dilayangkan Presiden. Dia menilai bahwa penetapan tersangka harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Lagipula, DPR dalam beberapa seleksi Kapolri terakhir tidak pernah menolak calon yang diajukan Presiden.
"Sejak Dai Bahtiar, DPR tidak pernah menolak usulan Presiden. Lelang jabatan di Polri, program dia, itu sesuatu yang baru. (Soal tersangka) bagi kami itu soal kedua. Yang penting Budi Gunawan dilantik dulu," tandasnya.
KPK Tak Gentar Posisi Baru Budi Gunawan
Di gedung KPK, Wakil Ketua Bambang Widjojanto menyayangkan proses yang terus berjalan. Dia menyebut seperti kasus-kasus lainnya, lembaga antirasuah selalu meminta agar pejabat yang tersandung masalah tidak dilantik. Namun, status tersangka ternyata tidak bisa menghentikan langkah Budi Gunawan menaiki tangga Kapolri.
"Apa yang dilakukan DPR adalah kewenangannya DPR. KPK berpijak pada fungsi utama melakukan penegakan hukum secara baik dan benar. KPK sudah mempunyai sikap dalam membuat pernyataan siapapun yang dikualifikasi sebagai tersangka untuk tidak dilantik," tegasnya.
Dia lantas menyebut nama-nama tersangka yang tersandung kasus dan di depannya sudah bersiap pelantikan jabatan. Seperti Hamid Bintih, Bupati Gunung Mas, Kalimantan yang menjadi pesakitan setelah menyuap Akil Mochtar. KPK meminta agar dia tidak dilantik dan Mendagri meluluskan permintaan itu.
Lantas, mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang menjadi tersangka dari pengembangan kasus SKK Migas. Himbauan itu juga dikabulkan oleh Partai Demokrat dan menggantinya dengan personel lain. Menurut pria yang akrab disapa BW itu, himbauan mutlak disampaikan.
Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Presiden Jokowi tidak mau menarik Budi Gunawan dan tetap memuluskan prosesi sebagai Kapolri. Mantan advokat itu menegaskan tidak "takut" dengan posisi baru Budi Gunawan. Meski dia memiliki kuasa lebih terhadap Korps Bhayangkara, proses hukum tidak mengendur. "KPK akan menjalankan tugas dan fungsinya seperti biasa. Memberikan prioritas," tegasnya.
Jadi, proses yang biasanya berjalan termasuk segera melakukan penahanan bisa dilakukan. Tetapi, perlu diingat bahwa setiap kasus yang ditangani KPK selalu menyeret tersangka ke hotel prodeo. Biasanya, tersangka mulai ditahan ketika berkas perkara sudah lebih dari 75 persen.
Saat ditanya apakah sikap tegas KPK bisa memicu perselisihan dengan Polri, dia tidak menjawab diplomatis penuh sindiran. "Kami meyakini semua penegak hukum tidak akan melanggar hukum. Apalagi Kapolri (Jendral Sutarman, red) yang sekarang ini memberikan jaminan untuk bisa menyelesaikan dengan baik," tandasnya.
Keyakinan yang sama juga ditujukan untuk Presiden Jokowi untuk tetap mendukung pemberantasan korupsi. Seperti diketahui, presiden pernah berjanji soal itu. Namun, untuk kapan lulusan Akpol 1983 itu mulai menjalani pemeriksaan, dia belum bisa menjawab. Yang pasti, langkah awal untuk melakukan pencegahan sudah dilakukan.
Untuk Presiden Jokowi, BW menyebut sudah berusaha untuk menjalin komunikasi. Namun, KPK diminta untuk menunggu. "Ada pertemuan antara Ketua KPK dan Mensesneg. Ada usulan dilakukan pertemuan, tapi posisi KPK menunggu," terangnya.
Nah, kalau sampai hari ini pertemuan itu tidak pernah terjadi. Berarti Presiden Jokowi memang tidak ingin membahas lagi soal hak prerogatifnya dalam memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Tapi, saya percaya Presiden Jokowi akan konsisten untuk menghormati hukum dan konstitusi," terangnya.
Dia juga sempat menyinggung beredarnya foto tidak pantas antara Ketua KPK Abraham Samad dan Putri Indonesia Elvira Devinamira. Saya sepakat mengumumkan status tersangka Budi Gunawan, para pimpinan sudah mengantisipasi adanya serangan. "Fitnah foto itu di luar kendali. Tapi, kami sudah membuktikan itu hasil rekayasa dan tidak benar," ungkapnya.
Dia menyebut sudah mengamankan foto asli yang digunakan untuk mempermalukan Abraham Samad dan Elvira. "Cara fitnah seperti itu nggak mungkin mengendurkan langkah hukum. Itu bukan cara beradab dan pantas untuk menghadapi lembaga penegak hukum," katanya.

Related Articles

0 comments:

Post a Comment

Popular

Powered by Blogger.

Streaming dan Facebook

Selamat Datang di radio gibel fm 99.7 sumber informasi, hiburan dan pendidikan dapat didengar lewat streaming dan Facebook; email radiogibelfm@gmail.com

Gadgets

Tunggu Untuk Download Hingga DETIK

About us